Periode Muslim di anak benua India
Periode Muslim di anak benua India atau periode Indo-Muslim adalah istilah historiografis untuk masa panjang ketika berbagai dinasti dan negara yang penguasanya beragama Islam memerintah sebagian besar wilayah anak benua India, terutama dari penaklukan Arab atas Sindh pada awal abad ke-8 hingga berakhirnya secara resmi Kekaisaran Mughal pada 1857. Dalam pengertian yang lebih luas, beberapa kronologi memulainya dengan penguasaan Makran oleh pasukan Kekhalifahan Rasyidin pada 640, sementara negara-negara kepangeranan berpenguasa Muslim seperti Hyderabad tetap bertahan hingga sesudah pembubaran Mughal dan berakhir pada masa pembentukan India dan Pakistan pada pertengahan abad ke-20.[1][2]
Masa tersebut tidak merupakan satu kekaisaran yang berkesinambungan atau pemerintahan yang seragam. Negara-negara Muslim yang pernah berkuasa mencakup pemerintahan Arab di Sindh dan Multan, Ghaznawiyah, Ghuriyah, Kesultanan Delhi, Kesultanan Benggala, Gujarat, Malwa, Jaunpur, Kashmir dan Bahmani, Kesultanan-kesultanan Dekkan, Kekaisaran Sur, Kekaisaran Mughal, serta berbagai negara penerus Mughal seperti Awadh, Benggala dan Hyderabad.[3][4]
Sejarawan modern sering lebih memilih istilah seperti India abad pertengahan, India pra-modern, atau zaman Persia (Persianate age) karena label “periode Muslim” memberi kesan bahwa agama penguasa merupakan unsur tunggal yang menentukan seluruh sejarah masyarakat yang sangat majemuk. Periodisasi Hindu–Muslim–Britania dipopulerkan oleh sejarawan kolonial Skotlandia James Mill dalam The History of British India (1817). Pembagian ini kemudian dikritik karena menjadikan agama elite penguasa sebagai dasar kronologi, mengabaikan kesinambungan sosial-ekonomi, negara non-Muslim yang hidup sezaman, dan kenyataan bahwa birokrasi serta elite politik kerajaan Muslim sendiri terdiri dari orang dari banyak agama dan latar belakang.[5][6]
Walaupun demikian, periode ini menandai transformasi politik dan kebudayaan yang penting. Jaringan politik Asia Selatan terhubung lebih erat dengan Asia Tengah, Iran, Afghanistan dan dunia Samudra Hindia; bahasa Persia menjadi bahasa utama pemerintahan dan sastra elite di banyak kerajaan; pola administrasi dan militer baru berkembang; dan tradisi seni serta arsitektur yang sekarang disebut arsitektur Indo-Islam atau Mughal terbentuk melalui interaksi tradisi Persia, Timurid, Islam dan lokal India.[1][7] Pada saat yang sama, bahasa Sanskerta dan berbagai bahasa vernakular tetap berkembang, kerajaan Hindu, Jain, Sikh dan negara lain tetap menjadi aktor politik utama, dan hubungan antaragama berkisar dari patronase serta kerja sama sampai peperangan, diskriminasi dan penghancuran tempat suci dalam konteks tertentu.[3]
Istilah dan periodisasi
[sunting | sunting sumber]Batas kronologis
Tidak ada satu tanggal yang secara universal dianggap sebagai awal “periode Muslim”. Beberapa kronologi memasukkan penguasaan Makran oleh pasukan Arab pada 640. Titik yang lebih umum digunakan adalah 711–712, ketika pasukan Umayyah di bawah Muhammad bin Qasim menaklukkan sebagian Sindh. Namun, kekuasaan Muslim di Sindh tidak segera menyebabkan dominasi Muslim atas India utara; selama beberapa abad pusat politik utama di dataran Gangga dan sebagian besar India tetap berada di bawah berbagai dinasti non-Muslim.[1][2]
Perubahan yang lebih menentukan terjadi pada akhir abad ke-12 setelah kampanye Muhammad dari Ghor dan kemenangan pasukannya atas sejumlah kerajaan India utara. Setelah kematiannya pada 1206, bekas panglima dan gubernurnya membangun negara yang kemudian dikenal sebagai Kesultanan Delhi.[8][9]
Ujung periode juga bergantung pada definisi. Kekaisaran Mughal masih mempunyai kaisar nominal sampai Pemberontakan India 1857, ketika Bahadur Shah II disingkirkan dan kekuasaan Perusahaan Hindia Timur Britania dialihkan kepada Mahkota Britania. Namun, kekuasaan efektif Mughal atas sebagian besar anak benua telah runtuh jauh sebelumnya pada abad ke-18. Di sisi lain, Hyderabad, Bhopal, Junagadh, Bahawalpur dan negara kepangeranan Muslim lain tetap ada pada era kolonial dan baru dilebur ke India atau Pakistan pada 1947–1948.
Kritik terhadap istilah “periode Muslim”
Pembagian India menjadi periode “Hindu”, “Muslim”, dan “Britania” diasosiasikan terutama dengan James Mill. Michelguglielmo Torri menyebut model tersebut tidak memadai karena periodenya didefinisikan berdasarkan komposisi agama sebagian elite penguasa, bukan perubahan struktural masyarakat dan ekonomi.[5]
Masalah lain adalah bahwa istilah tersebut dapat menampilkan sejarah seolah-olah konflik Hindu–Muslim merupakan prinsip dasar seluruh zaman. Pada kenyataannya, persaingan politik sering terjadi antara penguasa seagama, sementara kerajaan Muslim dan non-Muslim juga membentuk aliansi. Penguasa Mughal merekrut sejumlah besar bangsawan Rajput dan administrator Hindu; Kesultanan Dekkan menggunakan pejabat dan prajurit Maratha, Telugu dan Kannada; dan kerajaan Hindu seperti Vijayanagara mengadopsi teknologi militer, busana, gelar serta unsur budaya istana dari lingkungan Persia dan Islam.[3][10]
Richard M. Eaton menggunakan istilah Persianate age untuk periode kira-kira 1000–1765, dengan penekanan pada interaksi budaya Persia yang bersifat transregional dengan tradisi India, bukan sekadar identitas agama penguasa.[1] Pendekatan tersebut juga menghindari asumsi bahwa budaya Persia sama dengan Islam; banyak penulis, birokrat dan penyokong budaya Persia di India berasal dari berbagai komunitas agama.
Kontak Islam sebelum penaklukan Sindh
[sunting | sunting sumber]Pedagang Arab telah berhubungan dengan pantai India melalui jaringan Samudra Hindia sebelum dan segera sesudah munculnya Islam. Pelabuhan di pesisir barat—terutama Malabar, Konkan dan Gujarat—menghubungkan India dengan Arabia, Teluk Persia dan Afrika Timur.
Komunitas Muslim awal karena itu tidak hanya terbentuk melalui penaklukan darat. Pedagang Arab dan Persia menetap di sejumlah kota pesisir, menikah dengan masyarakat lokal dan membentuk komunitas Muslim yang kemudian berkembang menjadi kelompok seperti Mappila di Malabar. Kerajaan pesisir sering memberikan ruang kepada pedagang asing karena pentingnya mereka bagi perdagangan maritim.[1]
Kontak maritim ini berbeda dari ekspansi kekhalifahan di perbatasan barat laut anak benua. Di sana, konflik antara pemerintahan Arab dan negara-negara di Makran serta Sindh terjadi sejak pertengahan abad ke-7.
Pemerintahan Arab di Makran dan Sindh
[sunting | sunting sumber]Makran
Pasukan Kekhalifahan Rasyidin mencapai Makran pada 640-an. Daerah tersebut berada di pinggiran antara dataran tinggi Iran dan lembah Indus dan tetap menjadi wilayah perbatasan yang sulit dikendalikan. Penguasaan Arab terhadap Makran tidak otomatis berarti penguasaan atas India secara luas.
Penaklukan Sindh
Pada 711–712, Muhammad bin Qasim memimpin ekspedisi Umayyah yang mengalahkan penguasa Sindh, Raja Dahir. Pasukan Arab menguasai pusat-pusat seperti Debal, Brahmanabad dan Multan, sehingga Sindh masuk ke lingkungan politik kekhalifahan.[1][2]
Pemerintahan Arab kemudian menjadi semakin terlokalisasi. Setelah melemahnya kendali Abbasiyah, dinasti atau emirat regional muncul di Sindh dan Multan. Penduduk setempat tetap terdiri dari Muslim, Hindu, Buddhis dan kelompok lain; Islamisasi merupakan proses bertahap, bukan konsekuensi langsung dari penaklukan.
Ekspansi Arab lebih jauh ke India barat dan Rajasthan pada abad ke-8 menghadapi perlawanan berbagai kerajaan dan tidak menghasilkan penaklukan permanen atas dataran Gangga.
Ghaznawiyah
[sunting | sunting sumber]Pada akhir abad ke-10, Ghaznawiyah berkembang di Afghanistan timur. Sultan Mahmud dari Ghazni melakukan serangkaian kampanye ke anak benua pada awal abad ke-11. Serangan tersebut ditujukan antara lain ke Punjab, Mathura, Kannauj dan Somnath dan menghasilkan rampasan serta perluasan pengaruh Ghaznawiyah.[1][2]
Sifat kampanye Mahmud berbeda menurut daerah. Banyak ekspedisi ke India bagian dalam merupakan serangan militer dan penjarahan, sementara Punjab secara bertahap dimasukkan lebih permanen ke negara Ghaznawiyah. Lahore kemudian menjadi pusat politik dan budaya penting.
Pengadilan Ghaznawiyah berperan besar dalam membawa budaya istana Persia ke kawasan Punjab. Penyair, ulama dan administrator dari dunia Iran bergerak ke wilayah tersebut. Pola ini menjadi salah satu pendahulu lingkungan Persia yang kemudian berkembang di Kesultanan Delhi.[1]
Ghuriyah dan pembentukan kekuasaan di India utara
[sunting | sunting sumber]Pada abad ke-12 Ghaznawiyah digantikan oleh kekuatan Ghuriyah. Muhammad dari Ghor melancarkan kampanye menuju Punjab dan dataran Gangga. Ia kalah dari Prithviraj Chauhan pada Pertempuran Tarain pertama pada 1191 tetapi menang pada pertempuran kedua pada 1192.
Kemenangan Ghuriyah membuka jalur bagi penaklukan Ajmer dan Delhi serta penetrasi lebih jauh ke lembah Gangga. Panglima Ghuriyah Qutbuddin Aibak mengelola wilayah India utara, sementara Muhammad Bakhtiyar Khalji bergerak ke Bihar dan Benggala.[8][9]
Sunil Kumar menekankan bahwa berdirinya Kesultanan Delhi bukan hasil yang otomatis dari penaklukan 1192. Setelah kekuasaan Ghuriyah terfragmentasi, sejumlah pusat dan panglima bersaing untuk menguasai wilayah bekas kekaisaran. Delhi baru secara bertahap berkembang sebagai pusat sultanat yang dominan.[9]
Kesultanan Delhi
[sunting | sunting sumber]Kesultanan Delhi biasanya bertanggal 1206–1526 dan diperintah oleh lima rangkaian dinasti utama: Mamluk, Khalji, Tughlaq, Sayyid dan Lodi.[8]
Mamluk atau Dinasti Budak
Setelah kematian Muhammad dari Ghor pada 1206, Qutbuddin Aibak membangun kekuasaan independen di India. Pemerintahannya singkat, dan konsolidasi penting dilakukan oleh Iltutmish (1211–1236). Iltutmish mengalahkan pesaing-pesaingnya, mempertahankan Delhi dari lingkungan politik Asia Tengah yang sedang berubah akibat ekspansi Mongol, dan memperkuat sistem pemerintahan sultanat.[9]
Putrinya Razia Sultan memerintah 1236–1240 dan merupakan salah satu perempuan paling terkenal yang memegang kekuasaan berdaulat di India abad pertengahan. Setelah periode pergolakan, Ghiyasuddin Balban memperkuat otoritas kerajaan dan menghadapi ancaman Mongol.
Khalji
Dinasti Khalji berkuasa sejak 1290. Di bawah Alauddin Khalji (1296–1316), Kesultanan Delhi memperluas kekuasaan ke Gujarat, Rajasthan dan India tengah, kemudian mengirim ekspedisi ke Dekkan.
Alauddin juga memperkuat tentara dan menerapkan kebijakan pasar serta pendapatan tanah yang ketat untuk membiayai negara militer. Sumber-sumber seperti Ziauddin Barani menggambarkan kontrol harga, registrasi pedagang dan pengawasan pasar sebagai bagian dari kebijakan pemerintahannya.[4]
Pasukan Delhi pada masa ini berkali-kali menghadapi serangan Mongol dari Asia Tengah. Kemampuan mempertahankan Punjab dan Delhi membantu mencegah perluasan kekuasaan Mongol secara permanen ke dataran Gangga.
Tughlaq
Dinasti Tughlaq berkuasa sejak 1320. Muhammad bin Tughlaq memperluas tuntutan kekuasaan Delhi ke wilayah sangat luas tetapi dikenal karena berbagai proyek administratif yang sulit dipertahankan, termasuk pemindahan elite ke Daulatabad dan eksperimen mata uang token.
Pada abad ke-14, daerah yang jauh dari Delhi melepaskan diri. Benggala, Madurai dan Bahmani menjadi negara independen; kekuatan baru juga muncul di Gujarat dan Malwa.
Firuz Shah Tughlaq membangun kanal, kota, institusi dan proyek publik, tetapi kekuasaan pusat semakin lemah setelah pemerintahannya. Invasi Timur pada 1398 menghancurkan Delhi dan mempercepat fragmentasi politik.[8]
Sayyid dan Lodi
Dinasti Sayyid memerintah wilayah yang lebih terbatas pada abad ke-15. Dinasti Lodi, yang berasal dari elite Afghan, kemudian memulihkan sebagian kekuatan Delhi. Sikandar Lodi memperluas wilayah dan menjadikan Agra pusat penting.
Pada 1526 Ibrahim Lodi dikalahkan Babur di Pertempuran Panipat Pertama, yang secara konvensional menandai akhir Kesultanan Delhi dan awal Kekaisaran Mughal.
Struktur pemerintahan Kesultanan Delhi
[sunting | sunting sumber]Kesultanan Delhi tidak menyalin satu model negara Islam secara utuh. Institusinya terbentuk melalui kombinasi pengalaman Asia Tengah dan Persia dengan struktur tanah, elite dan masyarakat India.
Iqta
Salah satu institusi penting adalah iqta, yaitu penugasan hak memungut pendapatan wilayah kepada pejabat atau komandan sebagai imbalan pelayanan. Iqta bukan kepemilikan tanah privat penuh dan secara teori dapat dipindahkan oleh sultan.[8]
Sistem tersebut membantu negara mempertahankan tentara dan pemerintahan di wilayah luas, tetapi juga menghasilkan ketegangan antara pusat dengan pemegang iqta yang membangun basis kekuasaan daerah.
Elite politik
Elite sultanat mencakup kelompok asal Turk, Afghan, Persia, Asia Tengah, India dan berbagai komunitas lain. Istilah “Muslim” dengan demikian tidak menggambarkan satu kelompok etnis.
Di bawah pemerintahan yang berbeda, masyarakat non-Muslim dapat menjadi pemungut pendapatan, kepala desa, pedagang, pengrajin dan pejabat. Interaksi antara elite pendatang dengan kelompok India juga secara bertahap menghasilkan budaya politik Indo-Persia.
Syariah dan hukum sultan
Penguasa Muslim mengakui hukum Islam dan qadi memiliki peran dalam sistem yudisial, tetapi keputusan politik sultan tidak selalu identik dengan fikih. Alauddin Khalji, misalnya, terkenal membedakan kebutuhan negara dari pendapat ulama dalam kebijakan fiskal dan politik.[4]
Dalam praktik, hukum syariah, keputusan kerajaan (zawabit), adat, hukum komunitas dan struktur lokal berjalan berdampingan.
Negara-negara Muslim regional
[sunting | sunting sumber]Fragmentasi Kesultanan Delhi menghasilkan banyak negara yang tidak sekadar cabang pasif Delhi. Masing-masing membangun budaya politik, ekonomi dan identitas regional.
Kesultanan Benggala
[sunting | sunting sumber]Penguasa Muslim telah hadir di Benggala sejak penaklukan Bakhtiyar Khalji sekitar 1204. Benggala kemudian berkali-kali berada di luar kendali Delhi dan pada abad ke-14 menjadi kesultanan independen.
Kesultanan Benggala mengembangkan tradisi pemerintahan yang berakar di delta Gangga–Brahmaputra. Bahasa Persia digunakan di pemerintahan, tetapi bahasa Bengali memperoleh patronase istana dan sastra Bengali berkembang.[11]
Perubahan demografi religius Benggala berlangsung selama berabad-abad. Eaton menolak penjelasan tunggal seperti penaklukan paksa, imigrasi asing atau semata-mata upaya keluar dari sistem kasta. Ia menghubungkan pertumbuhan masyarakat Muslim terutama dengan ekspansi agraria ke bagian timur delta, pembangunan permukiman baru, patronase negara dan aktivitas tokoh religius di kawasan frontier.[11]
Jaunpur
[sunting | sunting sumber]Kesultanan Jaunpur muncul setelah melemahnya Tughlaq dan menjadi pusat penting di lembah Gangga timur pada abad ke-15. Dinasti Sharqi memajukan arsitektur, pendidikan dan budaya Persia sebelum wilayahnya kembali dikuasai Lodi.
Gujarat
[sunting | sunting sumber]Kesultanan Gujarat menjadi negara independen pada awal abad ke-15 dan berkembang berkat pertanian serta perdagangan Samudra Hindia. Pelabuhan Gujarat menghubungkan Asia Selatan dengan Laut Merah, Teluk Persia dan Asia Tenggara.
Ahmad Shah I mendirikan Ahmedabad pada 1411. Di bawah Mahmud Begada, negara memperluas kekuasaan dan menjadi salah satu kerajaan terkaya di India barat. Gujarat kemudian dianeksasi Akbar pada 1573.
Malwa
[sunting | sunting sumber]Kesultanan Malwa berpusat di Mandu dan menjadi negara penting India tengah. Arsitektur Mandu menunjukkan perpaduan tradisi lokal dan Islam. Malwa menghadapi persaingan dari Gujarat, Rajput dan kemudian Mughal.
Kashmir
[sunting | sunting sumber]Kesultanan Kashmir berkembang sejak abad ke-14. Proses Islamisasi Kashmir berlangsung melalui interaksi elite politik, jaringan Sufi dan transformasi sosial lokal. Salah satu figur penting adalah Zain-ul-Abidin (abad ke-15), yang terkenal karena patronase seni, kerajinan dan kebijakan relatif inklusif.
Dekkan dan India selatan
[sunting | sunting sumber]Kesultanan Bahmani
Pada 1347, pemberontakan terhadap Tughlaq menghasilkan berdirinya Kesultanan Bahmani di Dekkan. Negara tersebut pada awalnya berpusat di Gulbarga lalu Bidar dan menjadi pesaing utama Kekaisaran Wijayanagara.[10]
Politik Bahmani dipengaruhi persaingan antara elite yang sering disebut Deccanis dan Afaqis atau pendatang dari Iran dan Asia Barat. Pembagian ini tidak sepenuhnya tetap, tetapi memainkan peran penting dalam politik istana.
Kesultanan-kesultanan Dekkan
Bahmani terfragmentasi menjadi lima negara yang secara konvensional disebut Kesultanan-kesultanan Dekkan: Ahmadnagar, Bijapur, Berar, Bidar dan Golconda.
Negara-negara ini menggunakan bahasa Persia di istana tetapi juga menjadi pusat berkembangnya bahasa Dakhni. Elite mereka mencakup Muslim Sunni dan Syiah, pendatang Iran, kelompok lokal Dekkan, Maratha, Kannada, Telugu dan orang Afrika yang dikenal sebagai Habshi atau Siddi.[10]
Pada 1565 koalisi beberapa sultanat Dekkan mengalahkan Vijayanagara dalam Pertempuran Talikota. Namun, hubungan antara negara-negara tersebut dan Vijayanagara tidak dapat digambarkan semata sebagai perang agama: aliansi dan konflik lintas agama telah terjadi sebelum dan sesudah pertempuran.
Sufisme di Dekkan
Kota seperti Gulbarga dan Bijapur menjadi pusat Sufi. Richard Eaton menunjukkan bahwa para Sufi di Bijapur bukan kelompok yang terpisah dari masyarakat, melainkan mempunyai hubungan kompleks dengan istana, ulama dan masyarakat non-Muslim.[12]
Kekaisaran Mughal
[sunting | sunting sumber]Kekaisaran Mughal didirikan Babur, pangeran Timurid dari Asia Tengah, setelah kemenangan di Panipat pada 1526. Kekaisaran tersebut kemudian menjadi negara terbesar dan paling kuat di anak benua pada abad ke-16 dan ke-17.[13]
Babur dan Humayun
Babur mengalahkan Ibrahim Lodi di Panipat dan Rana Sanga di Khanwa. Namun, negara Mughal awal masih rapuh. Putranya, Humayun, kehilangan India utara kepada Sher Shah Suri dan hidup dalam pengasingan sebelum kembali merebut Delhi pada 1555.
Kekaisaran Sur dan Sher Shah
Sher Shah Suri (1540–1545) membangun pemerintahan Afghan yang singkat tetapi penting. Ia memperbaiki administrasi pendapatan, jalan dan jaringan pos serta memperkuat mata uang rupee.
Sebagian praktik Sur kemudian dilanjutkan atau dikembangkan pemerintahan Mughal. Karena itu, periode 1540–1555 sering dipandang sebagai fase penting dalam sejarah administrasi India utara, bukan sekadar interupsi Mughal.[14]
Akbar
Akbar (1556–1605) memperluas negara Mughal ke sebagian besar India utara dan tengah, Gujarat, Benggala dan bagian Dekkan. Ia membangun struktur administrasi yang bertahan lama.
Sistem mansabdari menempatkan pejabat dalam hierarki pangkat berdasarkan kewajiban militer dan status, sedangkan pendapatan wilayah sering diberikan melalui jagir. Administrasi pendapatan yang dikaitkan dengan Raja Todar Mal menggunakan survei dan perhitungan hasil pertanian di sejumlah wilayah.[13]
Akbar memperluas rekrutmen bangsawan Rajput dan membentuk ikatan perkawinan dengan beberapa keluarga penguasa Rajput. Ia menghapus jizya dan pajak ziarah pada sebagian pemerintahannya serta mengembangkan prinsip sulh-i kul (“perdamaian universal”) sebagai bahasa politik istana.[3]
Pengadilan Akbar juga menjalankan proyek penerjemahan teks Sanskerta ke Persia, termasuk Mahabharata dalam bentuk Razmnama. Interaksi tersebut bukan penyatuan semua agama menjadi satu; proyek keagamaan Akbar seperti Din-i Ilahi memiliki lingkup kecil dan tidak menjadi agama massa.
Jahangir dan Shah Jahan
Jahangir melanjutkan sistem kekaisaran sambil memberi patronase besar pada lukisan dan naturalisme istana. Pemerintahan Shah Jahan dikenal dengan proyek arsitektur monumental, termasuk Taj Mahal dan pembangunan Shahjahanabad dengan Benteng Merah.
UNESCO menggambarkan Benteng Merah sebagai puncak perkembangan arsitektur Mughal yang memadukan tradisi Persia, Timurid, Islam dan Hindu.[15] UNESCO juga menyebut Taj Mahal sebagai pencapaian besar arsitektur Indo-Islam dan “jewel of Muslim art in India”.[16]
Aurangzeb
Aurangzeb (1658–1707) memperluas wilayah Mughal sampai mencapai luas maksimum teritorial, khususnya melalui perang panjang di Dekkan. Namun, biaya perang dan kesulitan mengontrol wilayah luas turut memperburuk tekanan fiskal dan politik.[13]
Kebijakan agamanya lebih konservatif daripada Akbar. Ia memberlakukan kembali jizya pada 1679, mendukung penyusunan Fatawa Alamgiri, dan pada sejumlah kesempatan memerintahkan penghancuran atau pengambilalihan kuil. Akan tetapi, ia juga terus mempekerjakan pejabat Hindu, memberikan beberapa hibah kepada institusi Hindu, serta melakukan kebijakan yang berubah menurut konteks politik.[17]
Karena itu, historiografi Aurangzeb menjadi salah satu bidang paling kontroversial dalam sejarah India. Penafsiran yang menggambarkannya semata-mata sebagai fanatik agama maupun yang mengabaikan sepenuhnya dimensi religius kebijakannya sama-sama diperdebatkan oleh sejarawan.
Kemunduran Mughal dan negara penerus
[sunting | sunting sumber]Setelah Aurangzeb meninggal pada 1707, perang suksesi, tekanan fiskal, pemberontakan regional, dan peningkatan kekuatan Maratha memperlemah kemampuan kaisar menguasai provinsi.
Pada abad ke-18, gubernur dan elite daerah membangun negara yang secara formal masih dapat mengakui kaisar tetapi praktis merdeka, termasuk:
- Nawab Benggala;
- Nawab Awadh;
- Nizam Hyderabad;
- negara Rohilla;
- berbagai negara Afghan dan regional lain.
Pada 1739 Nader Shah dari Iran menyerang Delhi dan membawa rampasan besar. Invasi Afghan Ahmad Shah Durrani kemudian menambah ketidakstabilan India utara.
Pada saat yang sama, Konfederasi Maratha menjadi kekuatan dominan di banyak wilayah, sementara Sikh membentuk jaringan misls dan kemudian Kekaisaran Sikh di Punjab.
Perusahaan Hindia Timur Britania dan akhir kekuasaan Mughal
[sunting | sunting sumber]Kemenangan Perusahaan Hindia Timur Britania di Plassey (1757) dan Buxar (1764) memberikan kontrol fiskal atas Benggala dan membuka ekspansi kekuasaan perusahaan.
Pada 1803 pasukan Perusahaan merebut Delhi. Kaisar Mughal tetap ada tetapi berada di bawah perlindungan dan kontrol Britania.
Dalam Pemberontakan India 1857, para pemberontak di Delhi mengakui Bahadur Shah II sebagai simbol kedaulatan. Setelah pemberontakan dikalahkan, Britania menangkap dan mengasingkannya ke Rangoon. Pada 1858 pemerintahan India dialihkan dari Perusahaan Hindia Timur kepada Mahkota Britania. Peristiwa ini menjadi akhir formal Kekaisaran Mughal.
Namun, berakhirnya Mughal tidak berarti berakhirnya seluruh negara berpenguasa Muslim. Hyderabad, Bhopal, Rampur, Bahawalpur dan sejumlah negara kepangeranan lain tetap diperintah dinasti Muslim dalam sistem paramountcy Britania hingga pembagian India Britania pada 1947 dan proses integrasi berikutnya.
Pemerintahan dan administrasi
[sunting | sunting sumber]Bahasa Persia
Bahasa Persia menjadi bahasa terpenting administrasi tinggi di banyak kesultanan dan Mughal. Penggunaannya menghubungkan India dengan dunia budaya yang membentang dari Anatolia dan Iran sampai Asia Tengah.[1]
Persia tidak hanya dipakai Muslim. Banyak komunitas Hindu, Jain dan kelompok lain mempelajarinya untuk administrasi, perdagangan dan sastra. Kelompok penulis seperti Kayastha dan Khatri menjadi penting dalam birokrasi Indo-Persia.
Bahasa Persia tidak menggantikan bahasa lokal. Sanskerta, Bengali, Gujarati, Marathi, Telugu, Kannada, Tamil dan bahasa lain terus berkembang. Pada abad ke-18, bahasa Hindustani/Urdu semakin penting dalam budaya sastra perkotaan.
Mansab dan jagir
Di Kekaisaran Mughal, sistem mansab mengklasifikasi bangsawan berdasarkan pangkat. Para mansabdar memperoleh gaji yang sering dibayar melalui hak atas pendapatan jagir.
Jagir bukan tanah milik pribadi; secara formal hak pendapatan dapat dipindah-pindahkan. Struktur tersebut memungkinkan pusat mengendalikan elite tetapi juga menimbulkan persaingan atas sumber pendapatan.
Pajak tanah
Pendapatan agraria merupakan sumber utama negara. Pemerintah membutuhkan jaringan zamindar, kepala desa, pejabat lokal dan petani. Istilah dan bentuk hak atas tanah berbeda menurut wilayah.
Karena mayoritas penduduk adalah petani, hubungan antara negara dan desa mempunyai dampak jauh lebih besar terhadap kehidupan sehari-hari dibandingkan banyak kebijakan istana yang terkenal dalam narasi politik.
Militer
[sunting | sunting sumber]Negara-negara Muslim di India dibangun melalui kombinasi kavaleri, infanteri, gajah perang dan kemudian senjata api.
Pada periode Kesultanan Delhi, impor kuda berkualitas dari Asia Tengah dan Asia Barat mempunyai arti strategis karena iklim India tidak ideal untuk pembiakan jenis kuda perang tertentu. Pedagang kuda karena itu menjadi bagian penting jaringan perdagangan Samudra Hindia dan darat.
Pada abad ke-16, meriam dan senjata api menjadi semakin penting. Babur menggunakan artileri lapangan di Panipat. Mughal, Dekkan dan kerajaan India lain kemudian mengembangkan sistem meriam dan senapan yang semakin luas.
Militer juga bersifat lintas komunitas. Rajput, Afghan, Turk, Iran, Maratha, Muslim India, Siddi Afrika dan berbagai kelompok lain dapat bertugas dalam tentara yang sama atau di negara yang saling bersaing.
Ekonomi
[sunting | sunting sumber]Periode ini menyaksikan pertumbuhan jaringan kota, produksi tekstil dan perdagangan internasional, walaupun tingkat kemakmuran berbeda menurut tempat dan abad.
Pertanian
Pertanian tetap menjadi dasar ekonomi. Negara memperluas irigasi, membuka lahan dan memungut pendapatan agraria. Tanaman seperti kapas, padi, gandum, tebu dan indigo menjadi penting di wilayah berbeda.
Pada periode Mughal, masuknya tanaman asal Amerika seperti cabai, jagung dan tembakau melalui jaringan perdagangan global mengubah pola konsumsi dan pertanian India.
Tekstil
India merupakan salah satu pusat produksi tekstil terbesar dunia praindustri. Gujarat, Benggala dan Coromandel mengekspor kapas, sutra dan produk tekstil ke Asia Tenggara, Timur Tengah, Afrika dan Eropa.
Perdagangan tekstil kemudian menjadi alasan utama perusahaan-perusahaan Eropa bersaing memperoleh akses ke pasar India.
Mata uang dan monetisasi
Sultanat dan Mughal mengeluarkan mata uang emas, perak dan tembaga. Di bawah Sher Shah dan Mughal, rupee perak menjadi salah satu mata uang utama.
Peningkatan masuknya perak global dari abad ke-16 membantu monetisasi ekonomi Mughal, meskipun transaksi barter dan pembayaran barang tetap ada di tingkat lokal.[13]
Kota dan perdagangan
Delhi, Agra, Lahore, Ahmedabad, Surat, Burhanpur, Dhaka, Patna, Masulipatnam, Bijapur dan Hyderabad merupakan contoh pusat urban penting pada berbagai masa.
Pedagang India—Muslim, Hindu, Jain, Armenia dan kelompok lain—membangun jaringan luas. Karena itu, ekonomi “periode Muslim” tidak dapat dipisahkan menjadi ekonomi Muslim dan non-Muslim.
Agama dan masyarakat
[sunting | sunting sumber]Demografi
Walaupun sebagian besar negara dalam artikel ini dipimpin penguasa Muslim, mayoritas penduduk anak benua tetap non-Muslim sepanjang periode pra-kolonial. Persentase Muslim berbeda tajam menurut wilayah.
Islam menjadi sangat kuat secara demografis di Punjab, Sindh, Benggala timur, Kashmir dan beberapa kawasan pesisir. Di India tengah dan selatan, populasi Muslim umumnya tetap minoritas tetapi mempunyai pengaruh besar di kota dan pusat kekuasaan.
Tidak ada satu model yang menjelaskan perubahan agama di seluruh subkontinen. Migrasi, perkawinan, jaringan Sufi, patronase, perubahan agraria, mobilitas sosial, aktivitas pedagang dan pilihan individu mempunyai peran berbeda menurut wilayah.[11]
Sufisme
Tarekat Sufi memainkan peran besar dalam kehidupan religius. Chishtiyya, Suhrawardiyya, Qadiriyya, Shattariyya dan Naqshbandiyya berkembang di kawasan berbeda.
Moinuddin Chishti di Ajmer, Nizamuddin Auliya di Delhi, Bahauddin Zakariya di Multan dan Gesu Daraz di Gulbarga menjadi tokoh yang makamnya berkembang sebagai pusat ziarah.
Dargah Sufi sering dikunjungi orang dari lebih dari satu komunitas agama. Namun, hubungan Sufi dengan penguasa dan masyarakat beragam; tidak semua Sufi mendukung sinkretisme atau berada di luar politik.[12]
Bhakti dan interaksi religius
Gerakan Bhakti berkembang di banyak wilayah India sebelum dan selama kekuasaan kesultanan dan Mughal. Tokoh seperti Kabir, Ravidas, Mirabai, Chaitanya dan lainnya menggunakan bahasa vernakular dan mengembangkan bentuk devosi yang berbeda.
Lingkungan sosial yang mempertemukan tradisi Hindu, Islam dan Sufi memengaruhi sejumlah karya dan komunitas, tetapi Bhakti tidak dapat dijelaskan sebagai produk sederhana “campuran Hindu–Muslim”.
Sikhisme muncul di Punjab sejak ajaran Guru Nanak (1469–1539) dan berkembang melalui sepuluh guru. Sikhisme berinteraksi dengan lingkungan Hindu dan Muslim, tetapi berkembang menjadi tradisi religius independen dengan teks, institusi dan identitasnya sendiri.
Jizya dan status non-Muslim
[sunting | sunting sumber]Jizya merupakan pajak yang dalam hukum Islam klasik dikenakan pada kategori non-Muslim tertentu sebagai bagian dari sistem negara. Penerapan dan pemungutannya di India berubah menurut penguasa, wilayah dan masa.
Akbar menghapus jizya pada 1564. Aurangzeb mengembalikannya pada 1679. Dalam praktik, pajak tersebut tidak selalu dipungut secara konsisten di semua tempat dan bukan satu-satunya beban fiskal yang dihadapi penduduk.
Jizya merupakan salah satu bentuk diskriminasi hukum berdasarkan agama dalam sistem pra-modern, tetapi struktur fiskal secara keseluruhan juga meliputi pajak tanah, bea perdagangan, pungutan lokal dan kewajiban lain yang berlaku lintas komunitas.
Kuil, masjid dan kekerasan religius
[sunting | sunting sumber]Penghancuran atau pengambilalihan kuil merupakan salah satu masalah paling kontroversial dalam historiografi periode ini.
Terdapat bukti kuat bahwa sejumlah penguasa Muslim menghancurkan, menjarah atau mengubah tempat suci Hindu dan Jain, terutama dalam konteks penaklukan dan pemberontakan. Kompleks Quwwat-ul-Islam di Delhi, misalnya, menggunakan kembali material dari bangunan kuil; UNESCO mencatat kompleks Qutb sebagai kesaksian arsitektur penguasa Islam awal dan penggunaan elemen kuil Hindu serta Jain.[18]
Richard Eaton menempatkan banyak kasus penghancuran kuil dalam tradisi politik pra-modern ketika kuil kerajaan berfungsi sebagai simbol kedaulatan dinasti lawan. Menurut analisisnya, penghancuran sering mengikuti penaklukan negara atau pemberontakan, sementara kuil di wilayah yang telah tunduk juga dapat menerima perlindungan atau hibah.[17]
Interpretasi tersebut tidak berarti bahwa motivasi agama tidak pernah berperan. Teks kerajaan dapat menggunakan bahasa jihad atau ikonoklasme, dan beberapa penguasa bertindak berdasarkan kesalehan atau pandangan agama tertentu. Historiografi modern karena itu berusaha menilai setiap peristiwa menurut konteks politik, ekonomi dan religiusnya daripada menganggap semua penghancuran murni politik atau murni teologis.
Penguasa Muslim juga membangun banyak masjid, madrasah dan makam, sementara beberapa di antaranya memberikan patronase kepada institusi non-Muslim. Pola perlindungan dan penghancuran dapat terjadi pada dinasti dan bahkan pemerintahan yang sama.
Islamisasi dan perpindahan agama
[sunting | sunting sumber]Gagasan bahwa Islam di India menyebar terutama “dengan pedang” atau, sebaliknya, semata-mata melalui Sufi merupakan penyederhanaan.
Di Benggala, penelitian Eaton menghubungkan pertumbuhan populasi Muslim dengan perluasan pertanian ke delta timur pada zaman Mughal. Tokoh religius, pusat pemukiman dan dukungan negara berinteraksi dalam proses jangka panjang.[11]
Di Punjab dan Sindh, jaringan Sufi, perdagangan, pemerintahan lokal dan struktur masyarakat membentuk pola berbeda. Di Kashmir, Islamisasi juga berhubungan dengan elite, Sufi dan tradisi lokal.
Tidak semua komunitas mengalami “konversi” sebagai peristiwa tunggal. Identitas dan praktik religius dapat berubah antargenerasi, dan sumber sejarah jarang memungkinkan penghitungan pasti alasan individual.
Budaya Persia dan Indo-Persia
[sunting | sunting sumber]Salah satu transformasi terbesar adalah berkembangnya kebudayaan Persianate.
Istilah Persianate merujuk pada dunia budaya yang menggunakan bahasa Persia, sastra, konsep pemerintahan, etiket, seni dan model istana tanpa harus beretnis Persia. Dinasti Turk, Afghan, Mughal dan penguasa lokal menggunakannya sebagai bahasa politik dan budaya.[1]
India kemudian bukan sekadar penerima. Pada zaman Mughal, pusat seperti Delhi, Agra, Lahore dan Kashmir menjadi produsen penting sastra Persia. Penulis India berbahasa Persia menyumbang pada budaya transregional Asia.
Interaksi dengan bahasa dan tradisi lokal juga menghasilkan bentuk Indo-Persia yang khas.
Bahasa Hindustani, Dakhni dan Urdu
[sunting | sunting sumber]Interaksi antara dialek Indo-Arya lokal dengan kosakata Persia dan Arab berlangsung berabad-abad. Ragam yang kemudian dikenal sebagai Hindustani berkembang di India utara, sementara Dakhni berkembang di Dekkan.
Urdu sastra mengalami perkembangan besar pada akhir Mughal dan negara-negara penerus seperti Delhi, Lucknow dan Hyderabad. Bahasa ini menggunakan tata bahasa Indo-Arya tetapi memiliki tradisi sastra kuat dengan kosakata Persia-Arab dan aksara Perso-Arab.
Perkembangan Urdu tidak berarti bahasa itu semata “bahasa Muslim”. Penyair, penulis dan pembaca dari banyak komunitas berpartisipasi dalam budaya Hindustani dan Urdu.
Sastra dan penerjemahan
[sunting | sunting sumber]Sastra Persia berkembang melalui sejarah kerajaan, puisi, biografi, teologi dan administrasi. Karya seperti Baburnama, Akbarnama, Ain-i-Akbari dan Tuzuk-i-Jahangiri menjadi sumber utama sejarah Mughal.
Pada saat yang sama, proyek penerjemahan menghubungkan bahasa Persia dengan Sanskerta dan bahasa lokal. Pengadilan Akbar menerjemahkan Mahabharata, Ramayana dan karya lain ke Persia.
Sastra Bengali, Braj, Awadhi, Marathi, Gujarati, Telugu, Kannada dan bahasa lain juga berkembang selama periode tersebut. Karena itu, kebangkitan budaya Indo-Persia tidak identik dengan kemunduran seluruh tradisi sastra lain.
Arsitektur
[sunting | sunting sumber]Arsitektur periode ini berkembang melalui interaksi teknik bangunan dan tradisi dekoratif dari Asia Barat, Iran dan Asia Tengah dengan tenaga kerja serta tradisi konstruksi India.
Kesultanan Delhi
Kompleks Qutb di Delhi memperlihatkan fase awal arsitektur Kesultanan. Bangunan kemudian seperti makam Tughlaq dan Lodi mengembangkan bentuk lokal yang berbeda.
UNESCO menilai kompleks Qutb sebagai kesaksian penting terhadap pencapaian arsitektur penguasa Islam setelah konsolidasi kekuasaan mereka di India pada abad ke-12.[18]
Mughal
Arsitektur Mughal mencapai skala besar melalui makam taman, benteng dan kompleks istana. Makam Humayun menjadi salah satu contoh awal utama makam taman Mughal. UNESCO menyebutnya simbol penting dinasti Mughal dan pendahulu proyek-proyek monumental berikutnya.[19]
Fatehpur Sikri dibangun Akbar pada paruh kedua abad ke-16 sebagai ibu kota terencana. Benteng Merah dan Taj Mahal pada masa Shah Jahan menunjukkan tahap matang arsitektur Mughal.[20][15][16]
Seni rupa
[sunting | sunting sumber]Lukisan Mughal berkembang dari interaksi tradisi manuskrip Persia dengan seniman dan teknik India. Humayun membawa seniman Persia dari lingkungan Safawi, dan Akbar membangun bengkel istana besar.
Pada masa Jahangir, pelukis memperkuat naturalisme, potret dan studi flora-fauna. Hubungan dengan gambar Eropa melalui pedagang dan misionaris juga memengaruhi teknik perspektif dan ikonografi.
Seni sultanat Dekkan mengembangkan gaya sendiri, dengan warna, busana dan tema yang berbeda dari Mughal.
Musik
[sunting | sunting sumber]Istana, pusat Sufi dan masyarakat urban menjadi tempat berkembangnya tradisi musik.
Qawwali dikaitkan terutama dengan lingkungan Sufi Chishti dan tradisi kemudian menempatkan Amir Khusrau sebagai figur sangat penting. Namun, berbagai klaim populer yang mengaitkan semua bentuk musik Hindustani dengan satu individu tidak selalu dapat diverifikasi.
Musik klasik Hindustani berkembang melalui interaksi panjang tradisi India dengan patronase kesultanan dan Mughal. Sejumlah musisi Hindu maupun Muslim hidup di lingkungan istana.
Sains dan teknologi
[sunting | sunting sumber]Pengadilan Muslim di India menjadi bagian dari jaringan ilmiah yang menghubungkan dunia Persia, Arab dan India. Astronomi, matematika, kedokteran, teknik militer dan kartografi dipraktikkan di berbagai pusat.
Terjemahan antara Persia dan Sanskerta memungkinkan pertukaran ilmu. Di sisi lain, banyak tradisi ilmu India tetap hidup dalam jaringan pendidikan dan profesional sendiri.
Teknologi militer seperti mesiu dan artileri mengalami perkembangan pesat sejak akhir periode sultanat dan Mughal awal.
Hubungan dengan kerajaan non-Muslim
[sunting | sunting sumber]Selama seluruh periode terdapat negara kuat non-Muslim, termasuk berbagai kerajaan Rajput, Vijayanagara, Ahom, Mewar, kerajaan Odisha, negara Nayaka, Maratha, Sikh dan banyak lainnya.
Hubungan dengan negara Muslim mencakup:
- peperangan;
- perjanjian;
- pembayaran upeti;
- perkawinan politik;
- perdagangan;
- perekrutan tentara;
- penggunaan pejabat lintas agama; dan
- pertukaran seni serta teknologi.
Pola tersebut menunjukkan bahwa pembagian politik berdasarkan agama saja tidak cukup menjelaskan sistem negara Asia Selatan.
Historiografi kolonial
[sunting | sunting sumber]James Mill membagi sejarah India menjadi Hindu, Muslim dan Britania. Karena ia menganggap pemerintahan Britania sebagai tahap kemajuan, periodisasi tersebut juga memiliki fungsi ideologis kolonial.[6][5]
Pada abad ke-19, karya seperti terjemahan H. M. Elliot dan John Dowson atas kronik Persia sangat memengaruhi citra pemerintahan Muslim dalam bahasa Inggris. Pemilihan teks tentang perang, penaklukan dan kekerasan sering memisahkan kutipan dari konteks sosial dan sastra yang lebih luas.
Sejarawan nasionalis India, sejarawan Muslim, Marxis dan generasi pascakolonial kemudian menawarkan interpretasi berbeda terhadap periode ini.
Historiografi modern dan kontroversi
[sunting | sunting sumber]Sejarah kekuasaan Muslim di India tetap sangat politis. Tema yang paling diperdebatkan mencakup:
- penaklukan dan korban perang;
- penghancuran kuil;
- jizya;
- konversi agama;
- kedudukan Hindu dalam negara Muslim;
- pemerintahan Akbar dan Aurangzeb;
- asal-usul Urdu;
- ekonomi Mughal; dan
- hubungan periode pra-kolonial dengan identitas India, Pakistan dan Bangladesh modern.
Richard Eaton, Catherine Asher, Cynthia Talbot, Sunil Kumar, Satish Chandra, Peter Jackson dan John Richards termasuk di antara sejarawan yang menggunakan arsip Persia, prasasti, arsitektur dan sejarah sosial untuk menghasilkan gambaran yang lebih kompleks daripada narasi komunal sederhana.[1][3][9][8][13]
Kajian kontemporer juga mengkritik penggunaan istilah “invasi Muslim” sebagai kategori yang menyatukan aktor yang sangat berbeda. Mahmud Ghazni, Ghuriyah, sultan Delhi dan Mughal memiliki tujuan, hubungan dengan India dan struktur negara yang berbeda. Setelah beberapa generasi, banyak dinasti berpusat sepenuhnya di anak benua dan tidak memiliki “metropolis” eksternal yang menerima hasil ekonomi mereka seperti dalam kolonialisme Eropa modern.
Sebaliknya, menekankan integrasi budaya juga tidak boleh menghapus kekerasan penaklukan, hierarki agama, perang dan penghancuran yang didokumentasikan sumber. Pendekatan akademik umumnya berusaha membedakan peristiwa spesifik dan menghindari generalisasi moral terhadap seluruh periode selama berabad-abad.
Warisan
[sunting | sunting sumber]Warisan periode ini terlihat dalam negara, bahasa, agama, kota, seni dan budaya Asia Selatan modern.
Persia kehilangan posisi sebagai bahasa resmi pemerintahan Britania pada abad ke-19, tetapi pengaruhnya tetap besar pada Urdu, Hindi, Punjabi, Bengali dan bahasa lain.
Kota seperti Delhi, Agra, Lahore, Ahmedabad, Hyderabad, Lucknow, Dhaka dan Bijapur mempertahankan monumen dan pola perkotaan yang berasal dari berbagai kerajaan Muslim.
Pembagian India pada 1947 menciptakan Pakistan sebagai negara dengan mayoritas Muslim, sedangkan India menjadi negara dengan minoritas Muslim sangat besar. Bangladesh, yang sebelumnya Pakistan Timur, menjadi negara merdeka pada 1971. Identitas kontemporer tersebut tidak dapat diproyeksikan secara langsung ke negara pra-modern, tetapi memori mengenai Kesultanan Delhi dan Mughal terus memainkan peran besar dalam politik sejarah Asia Selatan.
Kronologi ringkas
[sunting | sunting sumber]| Tahun/periode | Peristiwa |
|---|---|
| 640-an | Pasukan Arab mencapai dan menguasai bagian Makran. |
| 711–712 | Muhammad bin Qasim menaklukkan Sindh bagi Kekhalifahan Umayyah. |
| abad ke-8–10 | Pemerintahan Muslim bertahan di sebagian Sindh dan Multan; jaringan pedagang Muslim berkembang di pesisir barat. |
| 1000–1027 | Mahmud dari Ghazni melakukan berbagai kampanye ke anak benua; Punjab semakin terintegrasi dengan negara Ghaznawiyah. |
| 1192 | Muhammad dari Ghor mengalahkan Prithviraj Chauhan dalam Pertempuran Tarain kedua. |
| 1206 | Qutbuddin Aibak membangun kekuasaan independen; awal konvensional Kesultanan Delhi. |
| 1211–1236 | Iltutmish mengonsolidasikan Kesultanan Delhi. |
| 1290–1320 | Dinasti Khalji; ekspansi besar di bawah Alauddin Khalji. |
| 1320–1414 | Dinasti Tughlaq; perluasan kemudian fragmentasi sultanat. |
| 1347 | Kesultanan Bahmani didirikan di Dekkan. |
| 1398 | Timur menyerang dan menjarah Delhi. |
| abad ke-15 | Kesultanan regional Benggala, Gujarat, Malwa, Jaunpur dan Kashmir berkembang. |
| 1490-an–awal abad ke-16 | Bahmani terfragmentasi menjadi kesultanan-kesultanan Dekkan. |
| 1526 | Babur mengalahkan Ibrahim Lodi di Panipat dan mendirikan Kekaisaran Mughal. |
| 1540–1555 | Kekuasaan Sur menggantikan Mughal untuk sementara. |
| 1556–1605 | Akbar mengonsolidasikan dan memperluas Kekaisaran Mughal. |
| 1565 | Kesultanan Dekkan mengalahkan Vijayanagara di Talikota. |
| 1573 | Gujarat dianeksasi Mughal. |
| 1605–1658 | Pemerintahan Jahangir dan Shah Jahan; perkembangan budaya dan arsitektur Mughal. |
| 1658–1707 | Aurangzeb; ekspansi Mughal mencapai luas terbesar dan perang panjang di Dekkan. |
| 1707 | Kematian Aurangzeb; fragmentasi kekuasaan Mughal semakin cepat. |
| 1739 | Nader Shah menaklukkan dan menjarah Delhi. |
| 1757 | Pertempuran Plassey memperluas pengaruh Perusahaan Hindia Timur Britania di Benggala. |
| 1764–1765 | Setelah Buxar, Perusahaan memperoleh hak diwani di Benggala, Bihar dan Odisha. |
| 1803 | Perusahaan Hindia Timur menguasai Delhi; kaisar Mughal berada di bawah kontrol Britania. |
| 1857 | Pemberontakan India; Bahadur Shah II diangkat sebagai simbol pemberontak. |
| 1858 | Mughal dibubarkan secara formal dan pemerintahan India beralih kepada Mahkota Britania. |
| 1947–1948 | India Britania dibagi; negara-negara kepangeranan berpenguasa Muslim diintegrasikan ke India atau Pakistan. |
Lihat pula
[sunting | sunting sumber]- Sejarah India
- Sejarah Pakistan
- Sejarah Bangladesh
- Penaklukan Muslim di anak benua India
- Islam di India
- Islam di Pakistan
- Islam di Bangladesh
- Kesultanan Delhi
- Kekaisaran Mughal
- Kesultanan Benggala
- Kesultanan Bahmani
- Kesultanan-kesultanan Dekkan
- Budaya Persia
- Arsitektur Indo-Islam
- Sufisme di India
- Sejarah Asia Selatan
Referensi
[sunting | sunting sumber]- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Eaton, Richard M. (2019). India in the Persianate Age: 1000–1765. Oakland: University of California Press. ISBN 9780520325128.
- 1 2 3 4 Kulke, Hermann; Rothermund, Dietmar (2004). A History of India (Edisi 4). London: Routledge. ISBN 9780415329200.
- 1 2 3 4 5 Asher, Catherine B.; Talbot, Cynthia (2006). India before Europe. Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 9780521005395.
- 1 2 3 Chandra, Satish (2004). Medieval India: From Sultanat to the Mughals, Part One: Delhi Sultanat (1206–1526). New Delhi: Har-Anand Publications. ISBN 9788124110645.
- 1 2 3 Torri, Michelguglielmo (2014). "For a New Periodization of Indian History: The History of India as Part of the History of the World". Studies in History. 30 (1): 89–108. doi:10.1177/0257643014520737.
- 1 2 Mill, James (1817). The History of British India. London: Baldwin, Cradock, and Joy.
- ↑ Asher, Catherine B. (1992). Architecture of Mughal India. The New Cambridge History of India. Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 9780521267281.
- 1 2 3 4 5 6 Jackson, Peter (1999). The Delhi Sultanate: A Political and Military History. Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 9780521543293.
- 1 2 3 4 5 Kumar, Sunil (2007). The Emergence of the Delhi Sultanate, 1192–1286. Delhi: Permanent Black. ISBN 9788178241470.
- 1 2 3 Eaton, Richard M. (2005). A Social History of the Deccan, 1300–1761: Eight Indian Lives. Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 9780521716277.
- 1 2 3 4 Eaton, Richard M. (1993). The Rise of Islam and the Bengal Frontier, 1204–1760. Berkeley: University of California Press. ISBN 9780520205079.
- 1 2 Eaton, Richard M. (2015) [1978]. The Sufis of Bijapur, 1300–1700: Social Roles of Sufis in Medieval India. Princeton: Princeton University Press. ISBN 9781400868155.
- 1 2 3 4 5 Richards, John F. (1993). The Mughal Empire. The New Cambridge History of India. Cambridge: Cambridge University Press. doi:10.1017/CBO9780511584060. ISBN 9780521566032.
- ↑ Chandra, Satish (2007). Medieval India: From Sultanat to the Mughals, Part Two: Mughal Empire (1526–1748). New Delhi: Har-Anand Publications. ISBN 9788124112694.
- 1 2 "Red Fort Complex" (dalam bahasa Inggris). UNESCO World Heritage Centre. Diakses tanggal 9 Agustus 2026.
- 1 2 "Taj Mahal" (dalam bahasa Inggris). UNESCO World Heritage Centre. Diakses tanggal 9 Agustus 2026.
- 1 2 Eaton, Richard M. (2000). "Temple Desecration and Indo-Muslim States". Journal of Islamic Studies. 11 (3): 283–319. doi:10.1093/jis/11.3.283.
- 1 2 "Qutb Minar and its Monuments, Delhi" (dalam bahasa Inggris). UNESCO World Heritage Centre. Diakses tanggal 9 Agustus 2026.
- ↑ "Humayun's Tomb, Delhi" (dalam bahasa Inggris). UNESCO World Heritage Centre. Diakses tanggal 9 Agustus 2026.
- ↑ "Fatehpur Sikri" (dalam bahasa Inggris). UNESCO World Heritage Centre. Diakses tanggal 9 Agustus 2026.
Bacaan lebih lanjut
[sunting | sunting sumber]- Asher, Catherine B.; Talbot, Cynthia (2006). India before Europe. Cambridge University Press. ISBN 9780521005395.
- Chandra, Satish (2004–2007). Medieval India: From Sultanat to the Mughals. New Delhi: Har-Anand Publications.
- Eaton, Richard M. (2019). India in the Persianate Age: 1000–1765. University of California Press. ISBN 9780520325128.
- Eaton, Richard M. (1993). The Rise of Islam and the Bengal Frontier, 1204–1760. University of California Press. ISBN 9780520205079.
- Jackson, Peter (1999). The Delhi Sultanate: A Political and Military History. Cambridge University Press. ISBN 9780521543293.
- Kulke, Hermann; Rothermund, Dietmar (2004). A History of India (Edisi 4). Routledge. ISBN 9780415329200.
- Kumar, Sunil (2007). The Emergence of the Delhi Sultanate, 1192–1286. Permanent Black. ISBN 9788178241470.
- Richards, John F. (1993). The Mughal Empire. Cambridge University Press. doi:10.1017/CBO9780511584060. ISBN 9780521566032.
Pranala luar
[sunting | sunting sumber]- Qutb Minar dan monumen-monumennya — UNESCO
- Makam Humayun — UNESCO
- Taj Mahal — UNESCO
- Kompleks Benteng Merah — UNESCO
